The Age of Political Spectacle -- Dari Demokrasi ke Agensi Keluarga
Ada perubahan besar dalam politik Indonesia yang sering luput dibaca secara serius. Perubahannya bukan sekadar soal dinasti politik atau ledakan media sosial. Yang sedang terjadi jauh lebih mendasar. Kekuasaan kini diproduksi melalui manajemen persepsi! Dan celakanya, itu berarti bukan melalui dayaungkit kualitas kepemimpinan atau kapasitas institusional.
Kita memasuki sebuah fase yang oleh banyak ilmuwan komunikasi disebut sebagai political spectacle.Yakni ketika politik nyatanya kini telah bergeser menjadi tontonan permanen. Dalam situasi seperti ini, citra lebih menentukan ketimbang gagasan. Visibilitas tentu lebih penting ketimbang kedalaman. Dan tak kurang, kamera, sering kali lebih berpengaruh dibanding kapasitas teknokratis.
Dulu, seorang politisi membangun legitimasi melalui proses panjang: organisasi, debat kebijakan, rekam jejak birokrasi, atau kemampuan menyelesaikan konflik publik. Kini jalurnya jauh lebih singkat. Dalam era algoritma, popularitas digital dapat memotong tahapan politik yang dulu membutuhkan puluhan tahun.
Politik, pendek kata, kini perlahan bekerja seperti industri hiburan.
Fenomena ini persis seperti gagasan yang diungkap Guy Debord dalam The Society of the Spectacle. Bahwa masyarakat modern kian gemar hidup dalam dunia representasi visual. Yang terlihat sering kali lebih penting ketimbang sunyatanya. Politik kini tak lagi, utamanya, diukur dari apa-yang-dikerjakan, tapi lebih pada bagaimana ia bersolek di layar.
Kita melihat gejala itu hampir setiap hari. Program publik lebih dulu hadir sebagai konten sebelum matang sebagai kebijakan. Krisis sering kali dijawab dengan produksi narasi. Bahkan beberapa pejabat tampak memahami satu prinsip sederhana: jika sesuatu viral, maka ia dianggap berhasil! Jangan dibilang lucu, Bung!
Inilah era governance by optics.
Dalam ekosistem seperti ini, hubungan keluarga menjadi aset politik sangat dominan. Nama keluarga bekerja seperti brand equity. Anak, menantu, atau kerabat memperoleh pengenalan instan, akses media otomatis, serta transfer loyalitas publik tanpa proses kaderisasi yang panjang. Demokrasi perlahan bergerak menyerupai franchise politics — merek kekuasaan yang diperbanyak ke berbagai cabang politik.
Masalahnya bukan hanya nepotisme dalam pengertian klasik. Yang lebih serius adalah ruang meritokrasi ''menyusut''. Dalam tradisi good governance, legitimasi, semestinya dibangun melalui kompetensi, akuntabilitas, dan kapasitas institusi. Namun dalam politik algoritmik, legitimasi kini kian sering dibangun melalui kedekatan emosional digital.
Akhirnya, yang diperebutkan bukan lagi kualitas kebijakan, melainkan engagement rate.
Ironisnya, media pun ikut terseret dalam logika yang kuranglebih sama. Banyak ruang redaksi kini hidup di bawah tekanan algoritma dan ekonomi perhatian (attention economy). Politik akhirnya diliput dengan logika viralitas: siapa paling emosional, siapa paling “relatable”, siapa paling menghibur. Njelehi banget!
Akibatnya, ruang diskusi substantif menyempit. Reformasi birokrasi kalah menarik ketimbang video blusukan berdurasi 30 detik dengan musik sinematik. Kebijakan fiskal kalah cepat dari potongan konten TikTok yang dirancang khusus guna memanen empati publik.
Kita akhirnya hidup dalam paradoks modern di depan mata ini. Dan lihat, semakin kompleks persoalan negara, semakin dangkal cara politik dipasarkan!
Dalam bukunya Amusing Ourselves to Death, Neil Postman pernah mengingatkan bahwa masyarakat modern berisiko mengubah seluruh diskursus publik menjadi hiburan. Ketika politik tunduk sepenuhnya pada format hiburan, substansinya perlahan kehilangan tempat. Debat berubah jadi performa. Kritik berubah jadi konten. Bahkan empati kadang tampil seperti bagian dari production design.
Karena itu hari ini kita menyaksikan fenomena yang nyaris absurd, Bro!
Kini jangan heran, krisis kini bisa direduksi jadi video sinematik berdurasi 45 detik dengan musik piano melankolis dan subtitle kapital tentang “Nih lihat gue peduli rakyat kecil.”
Ini yang para analis sebut, ''negara'' yang perlahan berubah jadi ''studio permanen''.
Di media sosial, seorang pemimpin cukup tampil menyapa pedagang pasar, duduk di warung kopi, atau menggendong anak kecil agar dianggap dekat dengan rakyat. Tak ada yang salah, sih dengan simbol kedekatan. Tapi persoalannya muncul ketika simbol lalu menggantikan substansi. Ketika kamera kini jadi pusat pemerintahan. Dan kebijakan publik, cilakanya, sering kali akhirnya hanya jadi properti visual.
Istilah populernya: performance over policy!
Sementara itu, institusi perlahan melemah di belakang layar. Partai kehilangan fungsi kaderisasi dan berubah jadi kendaraan elektoral keluarga. Kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap branding. Loyalitas digital lebih dihargai kertimbang kapasitas intelektual.
Padahal, kita tahu, demokrasi sehat membutuhkan warga negara! Bukan fanbase!
Masalah terbesar dari fenomena ini bukan sekadar munculnya pemimpin populer. Demokrasi memang membutuhkan popularitas. Tapi ketika popularitas jadi satu-satunya sumber legitimasi, negara perlahan dipimpin bukan oleh mereka yang paling mampu menyelesaikan masalah. Melainkan oleh mereka yang paling ahli mengelola perhatian publik. Ciloko banget sih!
Dan sejarah (andai kita doyan baca, ya!), berkali-kali menunjukkan -- Negara yang terlalu sibuk mengurus pencitraan biasanya terlambat menyadari keretakan institusinya sendiri!
Yang Mulia Tuan-tuan Penonton, mari kita simak hukum baru ini:
Algoritma memang mampu menciptakan popularitas dalam semalam.
Tapi algoritma, sejatinya, tak pernah bisa menggantikan kualitas kepemimpian publik yang ditunggu dan didamba rakyat banyak (yang lagi menonton) saat ini!
Selamatkan.. eh Selamat, Indonesia! Kita adalah Keluarga! Hidup Keluarga!
DS 411 3U1143340 190526